Kemenag Lobi DPR agar Setujui Rencana Kenaikan BPIH 2010
JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) terus melobi DPR agar menyetujui rencana kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2010. Kemenag beralasan, dengan kenaikan BPIH USD 133, pelayanan bagi jamaah akan ditingkatkan tanpa kecuali.
Sebab, komponen BPIH itu dinilai telah memenuhi standar prosedur pembiayaan di sejumlah sektor pelayanan haji dan manfaatnya langsung dirasakan para jamaah. ''Komitmen meningkatkan pelayanan itu sudah kami buktikan melalui pemondokan yang letaknya lebih dekat dengan Masjidilharam,'' ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Abdul Ghafur Djawahir kemarin (12/6).
Sebelumnya, sejumlah komponen BPIH disepakati Kemenag dan DPR. Terutama, biaya yang dibebankan kepada jamaah (direct cost). Misalnya, biaya pelayanan (general service) di Arab Saudi USD 276,6 per jamaah. Komponen lain yang juga disepakati adalah biaya angkutan darat dan administrasi. Biaya tersebut tidak bisa ditawar karena sesuai kebijakan pemerintah Saudi. Besarnya ditetapkan 1.500 riyal atau USD 405.
Menurut Ghafur, BPIH yang diajukan pemerintah sudah memenuhi kriteria ideal. Sebab, tim perumus komponen BPIH bekerja maksimal agar tidak ada pos yang merugikan jamaah. Pihaknya kini juga fokus menuntaskan problem yang mengancam kelancaran pelaksanaan haji. Misalnya, jamaah haji nonkloter yang bisa membebani anggaran pemerintah.
''Seperti tahun-tahun sebelumnya, haji nonkloter itu lebih banyak telantar dan kehabisan bekal. Jadi, anggaran dan pelayanan bagi jamaah haji resmi terganggu dengan kehadiran mereka,'' terang Ghafur.
Pada 2009, tercatat 3.750 jamaah haji ilegal telantar di Arab Saudi. Mereka berangkat dengan visa turis dan masuk melalui berbagai negara tetangga Saudi karena ingin berhaji tanpa terjebak daftar tunggu (waiting list). ''Jadi, mereka tidak terdaftar jamaah haji reguler maupun khusus,'' jelasnya.
Di tempat terpisah, Garuda Indonesia telah menyiapkan 15 pesawat berbadan lebar untuk memberangkatkan calon jamaah haji (CJH) Indonesia. Sebagian pesawat itu milik Garuda. Ada juga yang disewa dari Amerika Serikat, Eropa, dan Singapura. Jenis pesawatnya adalah Boeing 747, Boeing 767, dan Airbus 330. ''Jenis-jenis pesawat itu sudah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Kementerian Agama,'' ujar Dirut Garuda Emirsyah Satar.
Dia menyatakan, pesawat yang disiapkan tersebut telah diremajakan. Yang tertua baru berusia 10 tahun karena kebanyakan diproduksi pasca-2000. Bahkan, di antara pesawat haji itu, disiapkan pula pesawat buatan 2010. ''Ini komitmen kami untuk pelayanan,'' tegasnya.
Soal permintaan agar Garuda menurunkan margin keuntungan biaya haji, dia menolak berkomentar. Dia menyatakan hal tersebut akan dibahas secara internal sebelum disampaikan kepada publik.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding mengungkapkan, pihaknya akan terus mendorong supaya biaya ibadah haji diturunkan. Menurut dia, komponen BPIH yang masih mungkin diturunkan adalah biaya penerbangan.
Dia menyebutkan, tawaran Garuda untuk menurunkan biaya penerbangan sekitar USD 18 per jamaah masih belum final. Pengurangan juga akan diupayakan dari banyak komponen. Misalnya, biaya petugas, seragam, asuransi, dan beban biaya sejenis.
''Termasuk, potensi pembiayaan haji melalui subsidi silang dan dari bunga simpanan biaya haji yang jumlahnya diperkirakan Rp 2,1 triliun,'' ungkapnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar