Dahlan Iskan: Tantang Gratiskan untuk Rakyat Miskin

Dahlan Iskan: Tantang Gratiskan untuk Rakyat Miskin

JAKARTA - Banyaknya kritik tentang subsidi listrik yang dinilai salah sasaran membuat Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan memutar otak. Dia akan minta pemerintah menyerahkan subsidi listrik secara langsung kepada rakyat miskin, bukan kepada PLN seperti biasanya.

"Teorinya, subsidi itu untuk orang, bukan perusahaan," kata Dahlan dalam media briefing Forum Diskusi Wartawan Keuangan dan Moneter (Forkem) di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, kemarin (12/6).

Menurut dia, jika subsidi tidak dikucurkan kepada perusahaan, masyarakat bisa membayar biaya pemakaian listrik sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh PLN. Selain itu, sistem tersebut mengharuskan mereka yang tak layak dapat subsidi membayar listrik sesuai dengan biaya pokok produksi (BPP). Itu berbeda dengan saat ini. Dengan subsidi yang dikucurkan oleh pemerintah kepada PLN, pemberian subsidi tak terkontrol.

Dahlan menyebut konsep subsidi listrik itu hampir mirip dengan BLT (bantuan langsung tunai), yang juga kompensasi dari kenaikan harga BBM. Bedanya, papar dia, PLN memiliki data tentang siapa saja konsumen yang layak menerima subsidi. Hal tersebut bisa menghindarkan kesalahan pemberian subsidi. "Data kami valid," ujarnya.

Subsidi langsung itu juga memiliki manfaat lain. Masyarakat yang menerima subsidi, ungkap Dahlan, otomatis berupaya menghemat pemakaian listrik. "Misalnya, saya mendapatkan subsidi Rp 50 ribu. Saya akan berpikir, daripada semuanya untuk listrik, saya sisihkan sekian untuk biaya sekolah anak. Artinya, saya harus menghemat listrik," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Dahlan juga mengungkapkan kekesalannya atas dilema tarif dasar listrik (TDL) yang bakal naik pada 1 Juli nanti sebesar 10 persen. Dia mempertanyakan kenapa PLN selalu disalahkan setiap kali TDL naik. Padahal, naik atau tidaknya TDL ditentukan oleh pemerintah dan DPR.

"Di DPR, saya tiba-tiba ditanya, untuk apa Anda jadi Dirut PLN kalau hanya menaikkan TDL? Saya tidak habis pikir, kok pertanyaan seperti itu malah datang dari DPR," katanya. "Saya ditanya lagi, berarti, Anda tidak membela rakyat miskin?" lanjut pria kelahiran Magetan tersebut.

Dahlan justru balik menantang, kalau memang ingin membela rakyat miskin, kenapa tidak sekalian saja menggratiskan listrik untuk mereka. Sayang, tantangan itu tak terlalu digubris para wakil rakyat. "Mungkin mereka mengira saya gila," ujarnya lantas terkekeh.

Dia menyatakan tidak guyon ketika menantang listrik gratis untuk rakyat miskin. Menurut bapak dua anak itu, masyarakat miskin bisa diberi listrik gratis asal para pelanggan dengan daya di atas 450 watt membayar listrik sesuai dengan BPP.

Itu membuat PLN kehilangan duit Rp 1,5 triliun (dari 20 juta pelanggan berdaya 450 watt). Namun, perusahaan pelat merah tersebut justru bisa meraup Rp 15 triliun-Rp 20 triliun dari pelanggan berdaya di atas 450 watt.

"Warga miskin itu kan diperkirakan mereka yang punya lima bohlam, satu televisi, satu VCD, setrika, dan satu rice cooker yang dipakai bergantian dengan setrika," tutur Dahlan.

Dia menambahkan, bisnis listrik adalah bisnis unik. Itu amat berbeda dengan bisnis telekomunikasi dan perbankan. Ketika terjadi persaingan pada dua sektor bisnis tersebut, konsumen sangat diuntungkan karena harga semakin murah.

Namun, di bisnis energi, harga justru makin naik ketika tidak ada monopoli oleh PLN. Sebab, ungkap dia, perusahaan listrik swasta tidak bakal mau mematok harga di bawah ongkos produksi. Berbeda dengan PLN yang menarik Rp 650 per kwh kepada konsumen padahal BPP Rp 1.200 per kwh. Artinya, PLN tekor Rp 550 per kwh untuk setiap listrik yang dijual.

Dahlan memperkirakan harga listrik naik 30 persen bila bisnis itu benar-benar diserahkan kepada mekanisme pasar. "Di Filipina harga listrik sangat mahal karena diserahkan sepenuhnya kepada swasta," ungkap dia.

Pernyataan Dahlan dibenarkan oleh Fabby Tumiwa, pengamat kelistrikan yang hadir dalam acara tersebut. Menurut dia, upaya swastanisasi pengelolaan listrik pernah dilakukan oleh negara-negara maju, seperti AS dan Inggris. Bahkan, Inggris berani menerapkan praktik unbundling dalam pengelolaan setrum itu. Yakni, memisahkan pengelolaan transmisi, distribusi, dan pembangkitan listrik. Itu terbagi-bagi dalam sejumlah perusahaan yang berbeda.

Namun, lanjut Fabby, lambat laun ada persoalan sehingga perusahaan-perusahaan tersebut merger satu sama lain. Bahkan, sejumlah perusahaan yang dianggap paling besar harus rela merger. Sebab, karakter bisnis listrik sangat berbeda.

Menurut dia, perusahaan listrik tak menciptakan listrik. "Hanya meng-generate untuk menghasilkan listrik dengan bahan bakar primer. Karena itu, pasokan dan harganya sangat ditentukan oleh harga bahan bakar," jelasnya.

Bisnis listrik, lanjut dia, tak bisa dibandingkan dengan bisnis telekomunikasi. Dia menganalogikan, apabila punya duit USD 50 juta, seorang investor bisa mendirikan perusahaan telekomunikasi dengan coverage area yang lumayan. Dalam kisaran waktu tak lama, investor bisa meraup keuntungan.

Investasi dalam jumlah sama tak berlaku di bisnis listrik. Uang sejumlah itu, papar dia, hanya mampu memenuhi kebutuhan listrik satu kampung kecil. "By nature, bisnis tersebut memang memiliki banyak barier (kendala, Red)," terangnya.

Dahlan menjelaskan, upaya menekan BPP sudah dilakukan. Antara lain, meminimalkan potensi korupsi dalam pengadaan barang dan transparansi keuangan. PLN bahkan sudah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Itu dilakukan agar setiap transaksi pengadaan barang dan keuangan PLN bisa diakses lembaga-lembaga tersebut. "Jadi, tidak perlu tanya-tanya, semuanya sudah online dan live, bisa mereka lihat. Bahkan, beli aromaterapi pun bisa ketahuan," katanya lantas terbahak

Temui Amien Rais, Herawati Curhat Ketidakadilan yang Menimpa Susno

Temui Amien Rais, Herawati Curhat Ketidakadilan yang Menimpa Susno

JAKARTA - Keluarga mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji melakukan berbagai ikhtiar untuk membebaskan dia dari tahanan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Istri Susno, Herawati, kemarin (12/6) mendatangi mantan Ketua MPR Amien Rais.

Menurut Roy Bangun, juru bicara keluarga Susno, Herawati ingin curhat (mencurahkan hati) tentang ketidakadilan yang selama ini menimpa sang suami. ''Ibu (Herawati, Red) menyampaikan apa yang dirasakan kepada Pak Amien soal tidak adanya rasa keadilan itu. Mau berbicara dari hati ke hati,'' ujar Roy di kediaman Amien Rais di Perumahan Taman Gandaria, Jakarta Selatan, kemarin.

Keluarga Susno ingin menjelaskan kepada Amien secara langsung mengenai kondisi Susno yang kini mendekam di Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok. ''Pak Amien itu tokoh nasional. Jadi, wajarlah kalau Pak Amien perlu mengetahui kondisi keluarga Pak Susno. Diharapkan, Pak Amien menerima masukan yang disampaikan ibu dan membantu apa yang harus dilakukan,'' katanya.

Mewakili suaminya, Herawati meminta nasihat dari Amien karena Susno menganggap hukum sudah tidak berlaku lagi bagi dirinya. Selain itu, Susno menganggap Amien sebagai tokoh reformasi nasional.

''Pak Susno memerlukan nasihat dari tokoh reformasi dan tokoh nasional sepeti Pak Amien Rais. Ini dilakukan karena hukum sudah tidak berlaku bagi Pak Susno,'' ujar Avian Tumengkol, juru bicara keluarga Susno yang lain, di tempat yang sama.

Dalam kesempatan itu, Roy menuturkan, selama dalam tahanan, kondisi kesehatan Susno tetap baik. Dia mengungkapkan bahwa Susno masih rajin berolahraga setiap pagi. ''Pak Susno sehat, tetapi kurusan sedikit,'' katanya tanpa menjelaskan berat badan Susno saat ini.

Setelah bertemu secara tertutup dengan Herawati, Amien menuturkan, tiga hari sebelum pertemuan di kediamannya, dirinya mendapat surat bertulisan tangan dari Susno di tahanan. ''(Surat itu) intinya menyatakan, dia (Susno) merasa mendapat ketidakadilan dalam hukum. Lalu, sekarang saya menyaripatikan pertemuan ini dari hati ke hati dengan Bu Susno yang membahas beberapa poin,'' jelas mantan ketua PP Muhammadiyah itu.

Amien menyatakan, dirinya sependapat dengan keluarga Susno yang meyakini bahwa kasus yang dituduhkan kepada jenderal berbintang tiga polisi itu merupakan rekayasa maupun reka fakta. Karena itu, Susno dijebloskan ke dalam tahanan. ''Saya kira, cara pencokokannya mencederai rasa keadilan. Saya meminta penegak hukum menyudahi rekayasa dan reka fakta ini,'' tegasnya.

Kunjungan Herawati itu, tampaknya, tidak sia-sia. Amien berjanji sebisa mungkin membantu Susno. Itu dilakukan dengan memberikan masukan kepada Kapolri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait dengan kasus yang menjerat mantan Kapolda Jabar tersebut.

Selain itu, Amien meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK) memberikan perlindungan secara maksimal kepada Susno dan memindahkan safe house dari tahanan Mako Brimob ke tempat lain yang ditunjuk LPSK.

''Yang pasti, saya akan menjenguk Pak Susno Duadji. Apalagi, Bu Herawati dan istri saya adalah teman lama waktu di Solo. Hal ini dilakukan agar saya mendapat data otentik tentang berita Susno, bukan dari Anda atau dari juru bicara,'' ujar Amien tanpa menjelaskan kapan dirinya akan menjenguk Susno.

Dia menilai citra penegakan hukum saat ini sudah morat-marit, sehingga rakyat menjadi tidak percaya lagi kepada aparat hukum. Karena itu, dalam kasus Susno, dia meminta pemerintah tidak membuat ketidakpercayaan rakyat makin tinggi lewat intervensi politik. ''Kalau perlu, saya akan kasih masukan ke Kapolri dan bahkan SBY,'' jelas ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut

Jimly Asshiddiqie Daftar Calon Pimpinan KPK, Diminta Mundur dari Wantimpres

Jimly Asshiddiqie Daftar Calon Pimpinan KPK, Diminta Mundur dari Wantimpres

JAKARTA - Masa pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi ditutup tadi malam pukul 24.00. Dua di antara lima nama yang direkomendasikan Forum Rektor Indonesia, yakni Busyro Muqoddas (ketua Komisi Yudisial) dan Jimly Asshiddiqie (anggota Dewan Pertimbangan Presiden/Wantimpres), akhirnya melamar dan siap berkompetisi dalam bursa calon pimpinan KPK.

Jimly telah mengirimkan surat pemberitahuan pencalonan dirinya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Ketua Wantimpres Emil Salim.

''Nanti jawabannya dari presiden. Ya selama itu keinginan yang bersangkutan, silakan mengikuti mekanisme dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan undang-undang,'' kata Menko Polhukam Djoko Suyanto setelah rapat di Kantor Presiden kemarin (14/6).

Sesuai perundang-undangan, kata dia, Jimly seharusnya mengundurkan diri dari anggota Wantimpres sebelum memasukkan berkas lamaran. ''Syaratnya, karena dulu diangkat sebagai (anggota) Wantimpres, seyogianya beliau mengundurkan diri dulu dari Wantimpres, baru mendaftar,'' jelas mantan panglima TNI tersebut.

Menurut Djoko, surat pengunduran diri Jimly secara langsung belum diterima presiden. Presiden menyerahkan seluruh mekanisme penjaringan calon pimpinan KPK kepada pansel. Presiden tidak akan mendukung calon tertentu.

Jimly bersama Busyro memang disebut-sebut sebagai dua calon kuat pimpinan KPK. Jimly mendatangi panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK di gedung Kemenkum HAM kemarin pukul 13.20 atau tepat pada hari terakhir pendaftaran.

Jimly yang mengenakan jas cokelat tiba lebih dulu. Dia ditemani aktivis LSM Ray Rangkuti serta ekonom Christianto Wibisono. Berkas Jimly langsung diterima pansel karena sudah dinyatakan lengkap.

Saat ditanya alasan mendaftar, Jimly yang awalnya menyatakan masih terikat kontrak dengan Wantimpres mengungkapkan bahwa dirinya hanya memenuhi harapan masyarakat. ''Karena begitu banyak harapan dari masyarakat, saya kemudian mendaftarkan diri,'' ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. Jimly menambahkan, Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) bahkan mendatangi dirinya di kantornya.

Soal restu presiden terkait pencalonannya sebagai pimpinan KPK, dia mengungkapkan secara implisit bahwa presiden telah memberikan sinyal positif. ''Tidak ada komunikasi secara khusus dengan presiden. Tapi, saya hanya melihat sinyal bahwa beliau tidak berkeberatan jika saya mundur dari Wantimpres pada saatnya nanti kalau terpilih,'' ungkapnya. Jimly juga tidak berkeberatan jika memang harus bertugas di KPK hanya setahun, tidak empat tahun.

Selang 30 menit kedatangan Jimly, Busyro tiba di gedung Kemenkum HAM. Dia juga telah melengkapi semua persyaratan pendaftaran. Berbeda dari Jimly, Busyro menuturkan, dirinya mendaftar karena merasa terpanggil. ''Sebab, korupsi semakin sistemik dan sangat masif. Korupsi itu menyengsarakan rakyat dan merontokkan wibawa negara. Karena itu, saya terpanggil,'' tegasnya.

Soal jabatan di KY, dia mengungkapkan masa jabatannya itu segera berakhir pada Oktober 2010. Jika terpilih sebagai pimpinan KPK, dia berjanji mengundurkan diri. Seperti Jimly, Busyro tidak mempermasalahkan masa jabatan yang masih simpang siur. ''Saya percayakan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR,'' imbuhnya.

Merespons pendaftaran Jimly dan Busyro, Menkum HAM sekaligus Ketua Pansel Patrialis Akbar merasa senang. ''Yang selama ini ngumpet akhirnya daftar juga,'' katanya di sela pendaftaran calon pimpinan KPK. Dia membantah memihak pendaftar tertentu. Dia menegaskan bahwa semua pendaftar memiliki kualitas bagus.

Meski begitu, ada sejumlah pihak yang merasa didiskriminasi atas kehadiran Jimly dan Busyro. Salah satunya diutarakan mantan penyidik Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Madju Darianto. Dia berharap Patrialis tidak memberikan perlakuan berbeda kepada Jimly dan Busyro. ''Kami (sesama kandidat) berharap hal tersebut tidak menjadi perlakuan VIP di proses selanjutnya,'' ujarnya.

Selain Jimly dan Busyro, terdapat sejumlah tokoh masyarakat yang ikut meramaikan bursa calon pimpinan KPK pada hari terakhir pendaftaran. Di antaranya, Bambang Widjojanto (advokat Bibit-Chandra), mantan Mensesneg Bondan Gunawan, Ketua Komisi I DPD Farouk Muhammad, anggota DPD I Wayan Sudhirta, serta mantan anggota DPR Djoko Edi Abdurrahman.

Wayan yang didampingi sejumlah koleganya sesama anggota DPD mendatangi pansel pukul 14.15. Kolega Wayan itu adalah Dani Anwar (anggota DPD dari DKI), Paulus Yohanes Sumino (Papua), Tellie Gozalie (Bangka-Belitung), Denty Ekawidi Pratiwi (Jateng), dan Nurmawati Dewi Bantilan (Sultra). ''Apa pun hasilnya, semua harus legawa. Percayakan pada pansel dan DPR,'' tegas Wayan kemarin (14/6).

Dia menyatakan tidak risau atas turut mendaftarnya Jimly dan Busyro. Dua tokoh itu memang berpotensi menjadi kandidat kuat. ''Semakin banyak yang melamar semakin bagus. Hasil proses seleksi ini bukan soal siapa yang menjadi ketua KPK. Tapi, muaranya adalah korupsi bisa diberantas,'' ujar ketua Kaukus Antikorupsi DPD tersebut.

Wayan mengaku mulai termotivasi setelah ada dukungan kepada dirinya. Awalnya, Ketua MK Mahfud M.D. mendorong Wayan dan Busyro agar mendaftar. Selanjutnya, Ketua DPD Irman Gusman juga mendukung Wayan. Para koleganya sesama penghuni kamar senator di Senayan ternyata juga menggalang tanda tangan dukungan. Promotornya adalah Dani Anwara. Sampai kemarin, terkumpul 77 tanda tangan.

Sementara itu, Djoko Edi Abdurrahman juga terlihat mendatangi pansel. Selain mendaftar sendiri, dia didaftarkan oleh Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (Ismahi). ''Saya siap menjadi anjing penjaga keuangan negara. KPK juga harus diselamatkan dari manajemen yang bocor. Saya ahli manajemen ekonomi, IT, dan hukum,'' ungkap Djoko.

Menurut dia, untuk memberantas korupsi, memang dibutuhkan orang yang mencintai bangsa ini lebih daripada mencintai diri sendiri. Bagi dia, tidak masalah jika akhirnya nanti dirinya masuk penjara hanya karena memberantas korupsi. Djoko menegaskan, jika nanti terpilih, kasus Century harus diusut tuntas. Hukuman mati terhadap koruptor harus diberlakukan. ''Jika tidak, Indonesia akan stagnan dalam pemberantasan korupsi,'' ujarnya.

Hingga sekitar pukul 16.00, total pendaftar yang telah melengkapi berkas mencapai 268 orang. Rinciannya, advokat (78 orang), PNS atau pensiunan PNS (61 orang), TNI-Polri (22 orang), akademisi (23 orang), swasta (72 orang), jaksa atau pensiunan jaksa (9 orang), serta hakim atau pensiunan hakim (3 orang). Di antara jumlah total tersebut, terdapat 249 pendaftar laki-laki dan sisanya pendaftar wanita (19 orang).

Menanggapi banyaknya pendaftar, pansel pimpinan KPK pun memilih memperpanjang waktu pendaftaran hingga pukul 24.00. Pansel juga memberikan kelonggaran kepada pendaftar yang persyaratannya belum lengkap agar melengkapi hari ini, 15 Juni, pukul 08.00.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendukung pencalonan Jimly dan Busyro. Dia menyatakan, track record keduanya tidak diragukan lagi. Salah satu di antara dua orang itu berpotensi menjadikan KPK lebih kuat daripada sebelumnya. ''Keduanya bagus, tidak perlu diragukan lagi,'' ungkap Pram di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (14/6).

Hanya, yang patut disayangkan adalah masa kerja keduanya. Menurut Pram, dengan kualitas seperti Jimly dan Busyro, tidak cukup jika mereka hanya berstatus sebagai pengganti. ''Ini jadi terlalu buang energi karena jabatannya hanya setahun,'' kata Pram.

Seharusnya, keduanya menunggu setahun lagi, saat pemilihan pansel KPK dalam waktu normal dilaksanakan. Hal itu lebih efektif karena keduanya bisa bekerja sama dalam memperbaiki kinerja KPK. ''Saat ini, beban politiknya terlalu besar, sehingga tidak efektif karena waktunya pendek,'' jelasnya. (sof/ken/pri/bay/c5/agm)

Personel Denver Nuggets Dancers Peduli Sesama Lewat Acara NBA Cares

Personel Denver Nuggets Dancers Peduli Sesama Lewat Acara NBA Cares

NBA Cares Kunjungi Sekolah Nyaris Roboh

SURABAYA - NBA Madness presented by Jawa Pos boleh mengusung label even entertainment dengan nuansa basketball lifestyle. Namun, even yang kemarin (12/6) memasuki hari ketiga penyelenggaraan di atrium Tunjungan Plaza (TP) 3 itu tak hanya bernuansa hura-hura. Para personel Denver Nuggets Dancers yang menjadi bintang tamu pekan pertama even tersebut juga menunjukkan kepedulian kepada sesama lewat acara NBA Cares.

Kemarin Kali, Nikki, Katie, Devyn, Nicole, dan Chelsea mengunjungi SDN Wonorejo V di kawasan Jalan Kedungdoro. Mereka ditemani sang manajer, Amy Jo Wagner, Events and Attractions Group Director NBA Asia Ritchie Lai, Direktur Jawa Pos Azrul Ananda, serta beberapa staf NBA Asia dan DBL Indonesia.

Begitu tiba di gerbang sekolah itu, gadis-gadis cantik tersebut langsung mendapatkan sambutan meriah. Hampir seluruh pelajar SDN Wonorejo V, yang jumlahnya sekitar 219 anak, tumpah ruah di lapangan sekolah yang luasnya tak sampai 20 x 20 meter persegi. Mereka mengalungkan rangkaian bunga melati kepada Nicole, Katie, Chelsea, Kali, Nikki, dan Devyn.

Sebagian murid mengenakan topi dari kertas yang ditempeli foto-foto para dancer yang diambil dari pamflet. Enam siswa juga membawa papan, yang masing-masing ditempeli foto para dancer dalam ukuran besar. Para siswa menyambut mereka dengan nyanyian Welcome Denver Nuggets yang diiringi angklung. Nada lagu itu mengadopsi nada lagu Ambilkan Bulan Bu. Hanya, liriknya diganti.

Untuk enam penari tersebut, disediakan kursi sederhana di depan ruang guru. Begitu mereka duduk, tujuh siswi SDN Wonorejo V menyuguhkan tarian santren tanan. Setelah itu, para penari cilik tersebut menghampiri para dancer dan menyerahkan kenang-kenangan berupa celemek yang mereka buat sendiri. Tiap-tiap celemek itu sudah diberi sulaman nama para dancer. "So sweet. Bagus sekali," komentar Chelsea.

Setelah menyaksikan tarian, para dancer itu diajak memasuki ruang kelas II SDN Wonorejo V. Di sana mereka disambut 29 murid kelas II. "Hello," sapa para siswa tersebut sambil melambai-lambaikan tangan kepada para dancer. "Cantik-cantik, ya," celetuk Oksa Satrio, salah seorang siswa, sambil berkacak pinggang dengan genit. Celetukan itu tentu saja membuat semua yang hadir tertawa terbahak-bahak.

Para penari tersebut kemudian satu per satu memperkenalkan diri kepada para siswa. Ketika itulah kelucuan kembali terjadi. Para siswa mengira sang guru, Istiana, meminta mereka meniru ucapan para dancer. Karena itu, setiap kali salah seorang dancer menyebutkan nama, dengan kompak dan bersemangat mereka menirukan ucapan sang dancer.

Misalnya, ketika Kali berucap, "Hai, I'm Kali," dengan spontan mereka menirukan ucapan tersebut. "Hai, I'm Kali," kata mereka kencang-kencang. Demikian seterusnya hingga enam penari selesai memperkenalkan diri. Hal tersebut tentu saja membuat gelak tawa kembali membahana.

Melihat ulah para siswa itu, sang kepala sekolah yang kebetulan punya dasar sebagai guru bahasa Inggris, Subandi SPd, berusaha membenarkan. "Maksud mereka itu memperkenalkan diri. Jangan ditirukan," tutur Subandi. Mendengar penjelasan sang kepala sekolah, anak-anak tersebut tersipu malu.

Setelah tawa di ruang tersebut agak reda, para dancer menyatakan bahwa hari itu mereka datang untuk mengajarkan sebuah nyanyian kepada para pelajar SDN Wonorejo V. Judul lagu itu adalah Itsy Bitsy Spider, berkisah tentang petualangan seekor laba-laba yang memanjat talang saat turun hujan.

Itu adalah lagu anak-anak yang populer di Inggris dan negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Termasuk, Amerika Serikat, negara asal Denver Nuggets Dancers. Cara menyanyikannya diikuti gerakan tangan dan mimik untuk menggambarkan lirik yang dinyanyikan.

"The itsy bitsy spider climbed up the water spout. Down came the rain and wash the spider out. Out came the sun and dried up the rain. And the itsy bitsy spider climbed up the spout again," demikian nyanyian para dancer ketika mengajari para siswa kelas II.

Kala mengajarkan nyanyian itu, para dancer juga memberikan contoh gerakan yang menggambarkan isi lirik dengan tangan mereka. Misalnya, gerakan laba-laba merayap, hujan turun, serta matahari bersinar. Pelajaran itu dengan cepat ditangkap para siswa. Mereka langsung bisa menirukan apa yang diajarkan oleh para dancer. "Great. Hebat sekali," kata Nicole sambil bertepuk tangan dan tertawa.

Sesudah mengajarkan nyanyian, para dancer itu berfoto bersama para pelajar. Mereka juga menyerahkan kenang-kenangan dari NBA dan Honda kepada sang kepala sekolah, Subandi. Mereka juga memberikan white board yang disiapkan oleh PT MPM Motor Honda, salah satu partner NBA Madness.

Kunjungan dan segala yang diberikan oleh NBA Cares tentu saja membuat sekolah tersebut merasa sangat bangga. "Saya sangat senang. Suatu kebanggaan bagi kami dikunjungi para dancer dari NBA," terang dia.

Atas kunjungan itu, Subandi merasa sekolahnya diperhatikan oleh orang-orang dari luar negeri. Terlebih, sekolah yang dipimpinnya sejak Januari 2010 tersebut tidak termasuk sekolah dengan kondisi bangunan yang bagus. Kuda-kuda atap kelas III dan V sekolah itu hampir roboh sehingga harus disangga dengan bambu.

Ruang itu awalnya juga ingin ditunjukkan kepada para dancer. Akan tetapi, karena takut membahayakan keselamatan mereka jika ada eternit yang jatuh, rencana tersebut dibatalkan. "Tapi, saya harap, setelah ini perhatian pemerintah sedikit tertuju ke sini. Semoga bangunan sekolah kami bisa segera diperbaiki," ucap Subandi.

Kunjungan para dancer itu tentu saja sangat berkesan bagi pelajar SDN Wonorejo V. "Senang, bisa ketemu langsung. Orangnya cantik, baik, dan ramah. Saya pengin bisa seperti mereka," kata Eva Febiana Dani, siswa kelas IV SDN Wonorejo V.

Bagi para dancer, kunjungan tersebut juga sangat berkesan. "Itu memori yang tidak akan pernah hilang sampai kapan pun," ujar Nikki. Hal tersebut dibenarkan oleh Devyn. "Anak-anak di sekolah itu sangat luar biasa. Mereka belajar dengan cepat apa yang kami ajarkan," terang dancer yang saat ini masih berstatus mahasiswi tersebut.

Setelah NBA Cares, para dancer kembali ke venue NBA Madness di atrium TP 3. Mereka tampil untuk menghibur penonton dan menjadi juri di babak Top Ten Flexi Dance Competition. Merekalah yang menentukan lima tim yang melaju ke final kompetisi tersebut hari ini.

Sorenya, Denver Nuggets Dancers berkunjung ke ruang redaksi Jawa Pos di Graha Pena lantai 4, Surabaya. Di sana mereka menandatangani poster bergambar pose mereka saat di berada Monumen Tugu Pahlawan serta halaman depan Jawa Pos.

"Jawa Pos memiliki lebih dari seratus anak perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ketika berita Anda dimuat di Jawa Pos, otomatis itu akan tersebar ke seluruh Indonesia pula," jelas Azrul.

Pada dancer bangga mendengar penjelasan itu. "Wow!" ucap mereka.

Hari keempat NBA Madness presented by Jawa Pos hari ini bakal menjadi salah satu yang terheboh. Sebab, hari ini dilombakan final Flexi Dance Competition. Bagi yang belum menyaksikan aksi Denver Nuggets Dancers, hari ini adalah kesempatan terakhir.

Karena penampilan terakhir, tentu saja Denver Nuggets Dancers bakal menyuguhkan aksi terbaik. Aksi mereka akan dimeriahkan oleh dua dancer pilihan yang mereka seleksi dari peserta Flexi Dance Competition. Selain itu, mereka bakal menjadi host NBA Dance Clinic bersama lima finalis Flexi Dance Competition.

Selain nge-dance dan jadi juri, Denver Nuggets Dancers dijadwalkan bakal menampilkan kebolehan lain dalam hari terakhirnya di Surabaya hari ini. Berkolaborasi dengan bintang-bintang National Basketball League (NBL) Indonesia, mereka akan menjajal beberapa game NBA Madness

Timur Tengah yang Kian Ruwet

Timur Tengah yang Kian Ruwet

SIAPA pun yang berharap akan datangnya perdamaian atau setidaknya ketenangan dan kestabilan di Timur Tengah tidak ubahnya menunggu Godot yang tidak pernah datang di lakon karya Samuel Beckett yang terkenal itu. Hari-hari ke depan, kawasan tersebut justru akan semakin bergolak seiring dengan sikap kepala batu Israel.

Bukannya secara terbuka meminta maaf atas kebiadaban tentara mereka kepada para aktivis perdamaian di Kapal Mavi Marmara, Israel malah semakin provokatif. Mereka menolak investigasi internasional atas insiden itu dan memilih untuk menyelidiki sendiri -yang hasilnya nanti tentu saja bakal jauh dari objektif. Yang lebih parah, mereka justru menegaskan bakal lebih memperketat blokade atas Gaza.

Padahal, blokade perbatasan yang mereka lakukan sejak 2007 telah mengakibatkan 80 persen dari total 1,5 juta warga Gaza menderita lahir batin. Pengobatan sulit didapatkan penghuni wilayah yang dikuasai Hamas itu yang sedang sakit. Begitu pula bahan kebutuhan hidup. Termasuk, tentu, susu untuk anak-anak.

Kebengalan Israel tersebut juga langsung memicu kemarahan besar Turki. Maklum, mayoritas di antara total aktivis yang tewas di atas Kapal Mavi Marmara adalah warga negeri yang terletak di dua benua tersebut.

Perdana Menteri Turki Recep Tayip Erdogan menarik duta besarnya di Tel Aviv. Deputi Perdana Menteri Bulent Arinc menyatakan bahwa negaranya bakal mengurangi kerja sama ekonomi dan pertahanan dengan Negeri Yahudi tersebut. Duta Besar Turki untuk Amerika Serikat Namik Tan menegaskan bahwa Israel bakal kehilangan sekutu terbaik di Timur Tengah jika tidak meminta maaf kepada Turki.

Kemarahan Turki itu jelas kian menyuramkan suasana regional di Timur Tengah. Sebab, Turki selama ini memiliki posisi istimewa dalam konstelasi politik di kawasan tersebut. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim tapi berhaluan sekuler, negeri yang dulu bernama Konstatinopel itu bisa luwes mendayung di antara Israel, Palestina, negara-negara yang moderat terhadap Israel, dan negara-negara yang keras terhadap negeri zionis tersebut.

Kalau Amerika Serikat (AS) memiliki agenda pembicaraan damai Timur Tengah, Negeri Paman Sam itu juga biasanya meminta bantuan Turki untuk menjadi semacam mediator atau penyambung lidah. Semua itu bisa dilakukan Turki tanpa kehilangan independensinya.

Nah, kalau sang mediator sudah sedemikian marah kepada Israel, otomatis bakal sulit mencari negara yang bisa berperan sebagai penyeimbang dalam konflik Timur Tengah.

Mesir, yang juga punya hubungan diplomatik dengan Israel, terlalu menurut kepada Israel dan AS. Jordania? Pengaruh negeri monarki tersebut tidak terlalu bergaung di pentas regional.

Karena itu, semestinya, AS yang kini harus aktif berperan. Washington seharusnya bisa lebih menekan Tel Aviv agar sedikit mereduksi sikap kepala batu mereka. Israel memang mungkin tidak akan pernah meminta maaf atas tragedi Mavi Marmara. Tetapi, setidaknya, Washington harus bisa membujuk Tel Aviv agar kooperatif terhadap tim investigasi internasional -bila nanti sudah terbentuk- di bawah pengawasan PBB.

Persoalannya sekarang bergantung kepada kemauan. Baik itu kemauan AS untuk bertindak maupun kemauan Israel untuk berjiwa besar. Bukankah dalam pidatonya di Kairo dulu Obama menginginkan sebuah tata dunia baru yang ramah, toleran, dan egaliter? Kalau kemudian AS sudah berusaha, namun Israel tetap bergeming dengan sikapnya seperti sekarang ini, pernyataan kritikus kebijakan Israel asal AS Noah Chomsky memang benar: Israel itu negara teroris! (*)

PK, Upaya Minim Harapan

PK, Upaya Minim Harapan

Oleh Taufiqurrahman

TERJAWAB sudah teka-teki opsi yang akan dipilih Kejaksaan Agung merespons kekalahannya melawan Anggodo dalam perkara gugatan praperadilan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jaksa Agung Hendarman Supandji secara tegas menyatakan bahwa kejaksaan akan mengajukan peninjauan kembali (PK). Selaras dengan ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHAP, putusan banding pengadilan tinggi tersebut dinilai mengandung kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Kasasi tidak ditempuh karena KUHAP menentukan bahwa putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi (pasal 45 ayat (2) UU No 5/2004 dan SEMA No 7/2005). Demikian halnya, deponering sebagai opsi yang pernah diwacanakan ketua Mahkamah Konstitusi juga tidak ditempuh. Itu dimaksudkan agar sikap ''ambivalensi'' tidak dituduhkan pada kejaksaan yang memang sejak awal memilih opsi surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP), bukan deponering.

Selain itu, hal yang lebih substantif adalah penghormatan terhadap asas ''persamaan di depan hukum'' (equality before the law), di mana saat ini Anggodo Widjojo tengah menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah.

Terkait dengan opsi yang telah dipilih tersebut, pertanyaan yang relevan untuk dijawab adalah apakah upaya PK kejaksaan bisa mematahkan kemenangan Anggodo? Tidak bermaksud mendahului putusan atas PK tersebut, kalau memang tidak ada sesuatu yang luar biasa, serangan balik PK tersebut dipastikan kandas di tengah jalan.

Dengan kata lain, upaya PK kejaksaan hanya sia-sia belaka dan tidak akan mengubah keadaan yang ada saat ini, yaitu kemenangan bagi Anggodo. Sebaliknya, nama Anggodo semakin berkibar di tengah-tengah upaya penegakan hukum memberantas praktik markus.

Penyebab utama sulitnya kejaksaan mengalahkan gugatan praperadilan Anggodo adalah lemahnya substansi SKPP yang dibuat kejaksaan untuk menghentikan pemeriksaan terhadap Bibit-Chandra. Terlepas dari ada tidaknya kesengajaan dari kejaksaan untuk menyusun SKPP yang lemah, secara substantif SKPP tersebut mengandung pertimbangan yang inkonsistensi.

Sebagaimana tersurat dalam SKPP, ada dua alasan penghentian penuntutan. Pertama, alasan yuridis bahwa perbuatan Bibit-Chandra mengeluarkan surat cegah-tangkal terhadap Anggoro Widjojo dan Djoko Tjandra dianggap wajar karena hal itu merupakan tugas dan kewenangan mereka selaku pimpinan KPK. Terlebih, perbuatan serupa pernah dilakukan pimpinan KPK sebelumnya.

Pertimbangan sebagai alasan yuridis tersebut jelas kurang sejalan dengan ketentuan dalam pasal 140 ayat 2 huruf (a) KUHAP. Ada tiga alasan penghentian penuntutan menurut KUHAP. Yaitu, (1) tidak terdapat cukup bukti, (2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan (3) perkara ditutup demi hukum, yakni dihapusnya hak menuntut tersebut dalam pasal 76, 77, dan 78 KUHP, yaitu nebis in idem, terdakwa meninggal dan lewatnya waktu.

Alasan yuridis penerbitan SKPP yang menyatakan bahwa perbuatan Bibit-Chandra merupakan tugas dan kewenangannya, tampaknya, tidak secara tegas mencerminkan tiga pertimbangan yang diakomodasi dalam KUHAP. Namun, kalaupun dipaksakan, alasan yuridis SKPP dapat diarahkan sebagai cermin pertimbangan kedua. Yaitu, perbuatan Bibit-Chandra bukan merupakan perbuatan pidana karena itu merupakan tugas dan kewenangannya selaku pimpinan KPK.

Penerbitan SKPP dengan alasan yuridis tersebut memang terkesan sangat dipaksakan. Sebab, selama berlangsungnya pemeriksaan terhadap Bibit-Chandra sebelum SKPP diterbitkan, Hendarman Supandji selalu menyatakan bahwa perkara tetap akan diteruskan ke pengadilan karena sudah cukup bukti. Selain itu, dalam beberapa kesempatan kala itu, jaksa agung menegaskan tidak akan terpengaruh wacana atau opini yang berkembang di luar yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk acara pidana.

Kesan pemaksaan alasan yuridis SKPP tersebut juga bisa dicermati dari pertimbangannya yang lebih membatasi pada sangkaan penyalahgunaan kewenangan. Padahal, kepolisian dan kejaksaan selama ini meyakini bahwa keduanya telah menerima suap dari Anggodo Widjojo melalui Yulianto yang dinilai missing link dalam kasus ini.

Hal itu memang selaras dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap Bibit-Chandra. Yaitu, bertindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 23 UU Pemberantasan Tipikor jo pasal 421 KUHP dan pasal 12 huruf (e) jo pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor.

Pertimbangan sebagai alasan yuridis tersebut jelas menunjukkan ketidakkonsistenan dengan tindak pidana yang disangkakan. Di satu sisi, perbuatan Bibit-Chandra secara parsial terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya bukan merupakan perbuatan pidana. Namun, di sisi lain terkait dengan sangkaan tindak pidana penyuapan secara implisit tetap sebagai perbuatan pidana.

Pertimbangan sebagai alasan yuridis untuk menghentikan penuntutan yang lebih mengarah pada sangkaan penyalahgunaan wewenang memang rentan untuk dikritisi. Padahal, sesuai berita acara pemeriksaan yang telah dilimpahkan penyidik ke kejaksaan, Bibit-Chandra tidak hanya disangka telah menyalahgunakan kewenangan, tapi juga tindak pidana lainnya terkait dengan dugaan menerima suap dari Anggodo.

Sebenarnya, kasus tersebut akan lebih baik dihentikan melalui produk hukum deponering atau pengesampingan perkara oleh jaksa agung. Sebab, KUHAP tidak mengakomodasi pengujian sah-tidaknya deponering yang semata-mata didasarkan pada alasan kepentingan umum. Yaitu, kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas.

Namun, apa dikata, nasi sudah menjadi bubur. Bibit-Chandra harus siap menghadapi kenyataan yang akan terjadi, sekalipun pahit rasanya. Sidang di pengadilan bukanlah hal yang harus dihindari. Justru banyak sisi positif kalau kasus Bibit-Chandra dan Anggodo bisa diselesaikan melalui pemeriksaan di pengadilan. Kepastian hukum benar tidaknya Bibit-Chandra terlibat dalam tindak pidana yang disangkakan sebelumnya oleh kepolisian dan kejaksaan bisa dijamin.

Apa pun hasilnya, upaya PK dan atau sidang pemeriksaan di pengadilan atas kasus Bibit-Chandra harus kita terima dengan kepala dingin dan lapang dada. Ini semua merupakan bagian dari proses penegakan supremasi hukum yang harus dilalui. (*)

*) Dr Taufiqurrahman SH MHum , wakil rektor Universitas Wijaya Putra

Segelisasi Tabung Elpiji

Segelisasi Tabung Elpiji

AKHIR-akhir ini, banyak peristiwa ledakan tabung gas elpiji yang diberitakan media massa. Hal tersebut disebabkan tabung yang bocor.

Tidak hanya itu. Yang ironis, saat ini banyak tabung elpiji palsu. Bahkan, ada pengisian ulang oleh agen-agen nakal yang berusaha mengeruk keuntungan dari adanya kebijakan harga elpiji yang bersubsidi dan nonsubsidi.

Untuk itu, Pertamina sebagai pengendali kebijakan tidak boleh lepas tangan dengan menimpakan kesalahan kepada konsumen atau pihak lain. Pertamina harus tanggap. Pengawasan perlu ditingkatkan dengan menarik seluruh tabung yang berpotensi bocor. Selain itu, usut tuntas adanya indikasi tabung palsu.

Agar kejadian tersebut tidak terulang, perlu langkah konkret dari pihak berwenang. Salah satunya, memaksimalkan segelisasi tabung. (*)

Sami'an Adib , guru MIMA KH Shiddiq Jember, Jawa Timur